Sosialisasi

810

SURVEI PERSEPSI TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAKALAR

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.  Survei Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan publik. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat. Tujuan survei ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Klik disini untuk melakukan Pengaduan


Selengkapnya
777

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) KPU KABUPATEN TAKALAR

Whistle Blowing System adalah sarana yang disediakan oleh KPU Kabupaten Takalar bagi Anda yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan KPU Kabupaten Takalar. Anda tidak perlu khawatir terungkapnya identitas diri anda karena KPU Kabupaten Takalar akan merahasiakan identitas diri Anda sebagai whistle blower. KPU Kabupaten Takalar menghargai informasi yang Anda laporkan. Fokus kami kepada materi informasi yang Anda laporkan. A.    UNSUR PENGADUAN: Pengaduan Anda akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut: 1.    What    :    Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui 2.    Where    :    Dimana perbuatan tersebut dilakukan 3.    When    :    Kapan perbuatan tersebut dilakukan 4.    Who    :    Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut 5.    How    :    Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dan sebagainya) B.    BENTUK MATERI YANG DILAPORKAN 1.    Pelanggaran Disiplin Pegawai; 2.    Penyalahgunaan wewenang, mal administrasi, dan pemerasan/penganiayaan; 3.    Perilaku amoral/perselingkuhan, kekerasan rumah tangga dan pelecehan seksual; 4.    Korupsi; 5.    Pengadaan barang dan jasa; 6.    Pungutan liar, Percaloan, dan Pengurusan Dokumen; 7.    Narkoba; 8.    Pelayanan Publik.  Untuk meyampaikan pengaduan dapat mengakses tautan berikut ini  


Selengkapnya